Connect with us

Hi, what are you looking for?

MUI JABAR

Menjaga Kondusifitas PILKADA Serentak 2018

Rachmat Syafe’i

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mempertegas larangan politisasi SARA dan politik uang pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Hal ini disampaikan pada acara silaturahmi ulama dan dewan keluarga masjid (DKM) se-Jawa Barat, di Bandung, Rabu (21/2).

Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. Rachmat Syafe’i menegaskan MUI telah mengharamkan politik uang kepada setiap masyarakat. Bahkan, pemberi maupun penerima politik uang sama-sama akan menanggung dosanya. “Sudah ada fatwa dari dulu, sekarang disampaikan gencar. Itu hukumnya haram mutlak. Kalau mulai barang haram sucinya memimpinnya nanti gimana,” ujar Rachmat kepada wartawan.

Beliau menjelaskan, orang yang menerima dan memberi, sama rata dosanya. Karena, jelas sekali hadis memberi menerima suap dilarang begitu juga dalam Undang-undang.

“Nggak benar ada istilah ambil uangnya tapi bebas memilih. Ini memang nggak mudah, tapi ada norma harus ditegakan,” katanya.

Beliau juga mengatakan, politik uang dapat merusak bangsa. Ia pun mengajak masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Penggunaan internet ini harus selektif terutama saat menerima informasi dan berita.

“Jangan gunakan medsos untuk ujaran kebencian. Ini berpotensi merusak rasa nasionalisme Indonesia. Berujung pada pelemahan bangsa kita,” katanya.

Sementara menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Harminus Kotto, pelaku politik uang dipastikan akan terkena pidana. “Siapa pun yang memberi beras, uang, itu pidana,” katanya.

Harminus pun mengimbau masyarakat agar bisa membedakan mana penyumbang yang ikhlas dengan yang memiliki motif politik. “Apalagi yang tiba-tiba nyumbang,” katanya.

Bawaslu, kata dia, akan berupaya maksimal dalam mengawasi masa kampanye ini. “Kalau ada panwas yang tidak menindak, langsung laporkan ke DKPP,” katanya.

Calon gubernur Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, pihaknya tidak akan menggunakan SARA dalam muatan kampanye. Dia pun memastikan timnya tidak akan melakukan kampanye hitam di manapun terutama media sosial.

“Kami tahu persis SARA dilarang. Saya mantan petugas keamanan, tidak mungkin melakukan itu,” katanya.

Justru, dia akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara santun dan beretika. “Saya mengajak ke warga tidak main SARA, fitnah. Saya juga memerintahkan ke pendukung saya jangan fitnah, suudzon,” katanya. (Republika)

Total Views: 27 ,
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

MUI JABAR

Cibubur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementrian Komunikasi dan Informatika (kominfo) dalam Workshop konten Kreatif bertajuk...

MUI JABAR

MUI Jabar masih menangani faham.aliran sesat Baiti Jannati di Cijawura, Kota Bandung, yang dipimpin KH. Abdul Rasyid. Yayasan Baiti Jannati yang berdiri sejak tahun 2016 ini menyebarkan faham...

Berita

JURNAL SOREANG–Ustaz Adi Hidayat mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur karena hidup di Indonesia yang alamnya subur. Selain itu, warga Indonesia juga masih keturunan langsung dari Nabi Ibrahim dari jalur ketiga. “Ternyata...

Berita

JURNAL SOREANG– Sebanyak 2.000 pesantren di Jawa Barat sudah memiliki unit bisnis melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Upaya ini sebagai jalan kemandirian...