JAKARTA — Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU MUI) mengadakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Summit 2020. Pertemuan ini dihadiri 300 peserta dari seluruh Indonesia secara online. Terdiri dari beberapa Koperasi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan BMT di seluruh Indonesia.
Ketua Panitia kegiatan ini Ardito Bhinadi menyampaikan, BMT Summit dilaksanakan karena BMT masih menghadapi beberapa masalah. Terutama, sampai saat ini belum ada payung besar bagi BMT-BMT di Indonesia yang dapat merepresentasikan suara BMT secara nasional.
“Selain itu, digitalisasi di sektor keuangan dapat memperlemah posisi BMT yang belum menerapkan teknologi informatika,” ujarnya saat memberikan penjelasan umum BMT Summit di Hotel Teraskita, Jakarta, Senin (16/11).
Masalah lain BMT, ujar dia, belum adanya pihak yang menjadi lembaga penjamin simpanan untuk BMT/KSPPS. Ini dikarenakan regulasi BMT masih belum sekuat regulasi di sektor keuangan dan pembiayaan lainnya.
“Sementara pemberdayaan ekonomi umat memerlukan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial umat,” ujarnya.
BMT, menurut dia, adalah harapan dan tumpuan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kemandirian dan kemakmuran emat. Ini terbukti dari menjamurnya BMT dimana-mana yang artinya dibutuhkan masyarakat.
“Menghadapi era serba internet, era digital, kita perlu mempercepat dan mengadopsi tekhnologi digital dalam pengelolaan BMT. Diperlukan kolaborasi dan digitalisasi BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Pertemuan/Summit ini, ujar dia, ingin mewujudkan kolaborasi yang lebih besar dan langkah lebih jelas untuk semua BMT ke depan.
Ajang BMT Summit ini dilaksanakan selama dua hari, pada 16-17 November 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara online dan offline. Peserta offline hadir sekitar 40 orang di dalam hotel. Sementara peserta online melaksanakan kegiatan melalui Zoom yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan akan diisi materi beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Gubernur BI. Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Direktur KNEKS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK juga akan mengisi. Selain itu, kegiatan ini akan diisi dengan sharing session bersama BMT yang sudah sukses di Indonesia seperti BMT Sidogiri, BMT BUS, Baitul Tamwil Muhammadiyah, BMT Rukun Abadi, BMT NUS, serta BMT-BMT maupun Koperasi Syariah lain di seluruh Indonesia. (Azhar/Din)
