Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita

KPID Jabar dan MUI Imbau Lembaga Penyiaran Selektif Memilih Juru Dakwah

Ciremaitoday.com, Bandung,- Ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Prof.DR.KH, Rahmat Syafei,Lc mengimbau lembaga penyiaran di Jawa Barat agar selektif dalam mengambil juru dakwah yang moderat atau wasathiyah. Langkah ini dimaksudkan agar dakwah yang disampaikan melalui lembaga penyiaran mampu membawa kesejukan dan perbaikan hidup tanpa mengundang kontroversi.“Dakwah ini kan tanggungjawab setiap orang namun ada standarnya. Dan MOU ini bukan untuk membatasi melainkan sebagai ajakan tanggungjawab bahwa dakwah itu menolak mafsadat (kerusakan) dan meningkatkan maslahat (manfaat) yang lebih banyak,” kata Rahmat Syafei usai menandatangani memorandum of understanding (MOU) antara KPID Jawa Barat dengan MUI di Bandung, Selasa (2/3/2021).MOU antara KPID dan MUI Jawa Barat dimaksudkan sebagai kolaborasi atau kerjasama pengawasan isi siaran agar isi siaran dapat juga dipantau oleh yang memahami dakwah, dalam hal ini adalah MUI. Dalam hal ini yang dikembangkan adalah dakwah moderat atau wasatyiyah.Meski demikian Ketua MUI menganggap para dai di radio maupun televisi tidak perlu harus mendapatkan sertifikat dakwah, karena selama ini MUI memang tidak mengeluarkan sertifikat. Yang penting mereka mampu menjalankan dakwah dengan baik dan memegang teguh pedoman penyiaran, karena yang didakwahkan menggunakan frekuensi publik dan juga didengar atau dilihat beragam orang.ADVERTISEMENT

Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menjelaskan pihaknya sengaja menggandeng MUI untuk pengawasan isi siaran dakwah karena KPID tidak hanya mengacu pada regulasi yang ada yakni UU 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di pasal 6 Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi dan Pasal 7 Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi, KPID menginginkan kolaborasi ini juga mampu mendorong bahwa aturan main yang juga menjadi kewenangan MUI bisa menjadi pertimbangan untuk program siaran tersebut..“MUI yang mengetahui isi siaran dakwah ini layak atau tidak, makanya kami berkonsultasi dan berkolaborasi dengan MUI Jawa Barat untuk mendorong Dakwah sejuk,” kata Adiyana menjawab pertanyaan wartawan. Ia menambahkan bahwa selama ini memang ada pengaduan soal isi siaran dakwah yang kurang sejuk, sehingga ia berkonsultasi dengan MUI untuk menilaianya.Baik MUI maupun KPID berharap kolaborasi kedua lembaga ini makin menguatkan kebersamaan dalam melakukan kerjasama pembinaan, pengkajian, dan pengawasan program siaran dakwah. Dengan demikian peran KPID menjaga mata dan telinga warga Jawa Barat dapat terwujud, salah satunya adalah dalam hal dakwah moderat atau wasathiyah.

Total Views: 27 ,
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Berita

JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahudin Al-Aiyub menyampaikan bahwa kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian sudah difungsikan oleh...

MUI PUSAT

■ Oleh: Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation OPINI, muisulsel.com — Manusia itu lemah. Salah satu kelemahan manusia adalah terbatas oleh banyak batas-batas kemanusiaan itu...

Berita

JAKARTA – Bank Indonesia melakukan upaya mengembangkan sektor ekonomi keuangan syariah bagi kemaslahatan umat. Salah satu caranya melalui pengembangan digitalisasi. Demikian disampaikan oleh Gubernur...

MUI PUSAT

■ Oleh: Dr KH M Asrorun Ni’am MA, Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat OPINI, muisulsel.com — Pendidikan karakter pada anak harus sesuai dengan zamanya,...