Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita

Sri Mulyani: Pemerintah Terbuka Berkolaborasi Perkuat Keuangan Syariah

JAKARTA—Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani, mengatakan negara melalui alokasi APBN di masa Pandemi Covid-19 sangat memperhatikan keuangan sosial Islam dan perlunya terobosan baru.

Menurut Sri Mulyani, hal ini bertujuan untuk penguatan keuangan sosial Islam yang dikolaborasikan dengan Kementerian Keuangan RI sebagai bendahara dan pengelolaan keuangan negara.

“Untuk itu, Kemenkeu membuka diri menerima pemikiran-pemikiran semisal penguatan Baznas dan BWI ke dalam kordinasi Kemenkeu yang tentu memerlukan koordinasi berbagai macam pihak terutama DSN-MUI,” kata dia saat menjadi narasumber dalam Ijtima Sanawi 2021 yang mengusung tema: Penguatan Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam”, Kamis (2/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong terjadinya digitalisasi atau transformasi ke ekonomi digital dan teknologi digital.
Menurutnya, tema yang diusung dalam kegiatan ini sangat relevan. Sebab, kata dia, digitalisasi dan integrasi dana komersial, dan dana sosial bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu RI.
Indonesia yang masih diterpa oleh pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani, membutuhkan langkah-langkah extra ordinary. Saat adanya varian delta Covid-19 di Indonesia, kinerja keuangan sangat dipengaruhi varian delta tersebut.

“Sekarang ini, di pengujung 2021, muncul kembali varian baru yaitu omicron,” kata dja.

Dia berharap,  varian ini dapat ditangani secara efektif tanpa meninggalkan korban manusia dan korban dari sisi perekenomian. Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah masih bergantung pada APBN, maupun pendanaan dana sosial.

“Banyak pengeluaran yang dikeluarkan yang difokuskan kepada bidang kesehatan, bidang usaha kecil menengah, dan bantuan sosial kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini juga sesuai dengan maqashid syariah, untuk mampu mengedepankan skala prioritas berdasarkan kemaslahatan umat.

“Kita harus menggunakan instrument dan poros kita untuk di prioritaskan kembali. Di dalam kerangka pemulihan ekonomi, kita akan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk memulihkan ekonomi,” tuturnya. (Saddam Al-Ghifari/ Nashih)
 

Total Views: 431 ,
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Berita

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Infokom MUI, Ismail Fahmi, Ph.D. menyebut media sosial harus diisi dengan konten moderasi dan Islam wasathiyah. Hal ini ia...

Berita

 JAKARTA—Staf Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden, Dr Rumadi, menyatakan politik identitas memang tidak dilarang dan diharamkan di Indonesia, tetapi politik identitas tersebut jangan sampai...

Berita

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi menegaskan bahwa metode dakwah harus menyesuaikan perkembangan digital. Beliau menuturkan bahwa saat...

Berita

JAKARTA— Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka kembali datang dari salah satu ulama Alawiyah. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib...