Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita

Hasil Rekomendasi Mukernas II Soroti Pemilu 2024, Ini Penjelasan Waketum MUI

JAKARTA—Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud memberikan penjelasan terkait dengan hasil rekomendasi Mukernas ke-2 yang menyoroti soal pemilu 2024.

Kiai Marsudi menyampaikan, negara Indonesia mempunyai dasar ketuhanan yang maha esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT.

‘’Jadi ketika memilih sebuah pemerintahan nanti, memilih Presiden, memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota DPR atau MPR semuanya ini adalah dalam rangka ibadah mengikuti perintah Allah untuk bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan kesepakatan bersama,’’ ujarnya Kepada MUIDigital, Jumat (9/12/2022).

Selain itu, Kiai Marsudi juga menjelaskan terkait rekomendasi Mukernas kedua MUI yang menyoroti peran media dalam pemilu 2024. Menurutnya, menjadi sebuah kewajiban untuk tidak boleh berkata bohong.

‘’Kewajiban kita bahwa kita harus ngomong sesuai fakta dan nyatanya, maka membuat berita hoax atau bohong pasti itu dilarang oleh agama,’’ paparnya.

Oleh karena itu, Kiai Marsudi mengingatkan agar berita yang dimuat dan disampaikan pada publik harus sesuai fakta. Menurutnya, pemberitaan yang sesuai dengan fakta merupakan sebuah kenikmatan. Ia juga menukil Qs Ad Duha ayat 11.

Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang sesuai fakta-fakta maka publikasikanlah dan ceritakanlah,’’ pungkasnya.

Rekomendasi soal pemilu 2024 tersebut dibahas dalam rapat komisi C. rekomendasi itu ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Negara.

Berikut rekomendasi MUI terkait pemilu 2024:
Pemiliham umum tahun 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang kompeten dan memiliki legitimasi yang kuat.

Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang (money politik) yang merusak citra dan moralitas demokrasi serta politisasi SARA yang berakibat pada terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, MUI mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan Langkah-langkah strategis sebagai upaya meruduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis.

MUI Mendorong penyelenggara Pemilu, KPU, BAWASLU, dan DKPP supaya bekerja secara independent insparsial dan professional parpol peserta pemilu dan caleg, serta capres dan cawapres juga calon kepala daerah agar berkompetisi secara sehat, bersih tidak menggunakan politik uang, dan politisasi SARA.

MUI juga menghimbau pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara berkualitas dan berintegritas sehingga dapat dihasilkan pemimpin yang berintegritas. Media agar dapat bersikap netral tidak berpihak dan mendidik masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax dan narasi kebencian.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

Total Views: 1189 ,
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

MUI PUSAT

Malang, MUIJatim.or.id Sebanyak 50 siswa-siswi Sekolah Alam Al Izzah Krian, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 September 2023 mengunjungi Demplot Usaha Lebah Madu Berbasis Syariah atas...

Berita

JAKARTA, MUI.OR.ID– Beberapa hari ini ramai pemberitaan di media massa soal status kehalalan pewarna Karmin atau yang berasal dari serangga Cochineal untuk dijadikan sebagai...

Berita

Dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW., alias Maulid Nabi, yaitu pada 12 Rabiul Awal, ada banyak amalan yang dapat dilakukan. Misalnya membaca shalawat, berpuasa,...

Berita

Oleh Dr Agus Hermanto MHI, pengurus Komisi Penelitian MUI Lampung (الخطبة الأولى) السّلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالهُدَى وَدِيْنِ الحَقِّ...