MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi diterima seluruh pengurus harian MUI Kota Cirebon dalam kunjungan kerja, Senin (8/11/2021). Namun, dalam kunjungan tersebut tidak dihadiri Ketua Umum MUI Kota Cirebon yang berhalangan hadirkarena ada kesibukan lain.
Terlebih dulu para pengurus MUI Kota Cirebon memperkenalkan diri. Setelah itu disusul perkenalan dari MUI Kota Bekasi yang kemudian dilanjutkan dengan sharing berbagai informasi.
KH Mir’an Syamsuri selaku Ketua Umum Kota Bekasi mengatakan bahwa kedatangan kali ini adalah untuk silaturahmi dan mengambil apa yang bisa dibawa pulang oleh MUI Kota Bekasi.
“Kami punya PKU (Pendidikan Kader Ulama) yang baru diwisuda 40 orang Rabu lalu. Kemudian ada karya dari para mahasiswa PKU yang sudah dibukukan. PKU ini juga hasil dari kunjungan kita ke Bogor sebelumnya, ” ujarnya.
Sekum MUI Kota Bekasi Buya Hasnul Kholid Pasaribu menambahkan, acara silaturahmi ini tentu untuk meniru MUI Kota Cirebon. “Misal ini kain horden kantor MUI Kota Cirebon perlu ditiru karena kantor kami yang baru belum memiliki ini. Selain PKU kami juga punya 13 program. Kami juga punya media center yang mengelola setiap pemberitaan. Juga pembinaan mualaf. Yang perlu kita diskusikan mungkin konsep-konsep program, termasuk kedatangan LDII,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum MUI Kota Cirebon KH Suja’i Amin menyambut kedatangan rombongan MUI Kota Bekasi. Dan memang sudah jadi satu kewajiban bagi sesama MUI untuk saling silaturahmi.
“Kami di Kota Cirebon hanya ada lima kecamatan dengan jumlah penduduk 300 ribu jiwa dengan 98 persen ummat Islam. Kami ingin menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Wali. Dan alhamdulillah pemerintah menganggap Kota Cirebon sebagai Kota Wali dengan adanya bantuan ke seluruh masjid, ” katanya.
Kota Cirebon walaupun Kota kecil, tetapi dia Kota transit yang menimbulkan banyak masalah. Dan secara program kerja, Mudah-mudahan jadi sebuah kenyataan. “Karena program kerja MUI Kota Cirebon banyak menyampaikan fatwa-fatwa MUI Pusat. Makanya kita berusaha hanya menyampaikan fatwa-fatwa dari MUI Pusat. Kalau PKU kita hanya mengirimkan ke Jawa Barat karena kita belum mampu mandiri untuk PKU, ” tutur Suja’i.
Setelah saling menjelaskan programnya masing-masing, dilanjutkan dengan tukar informasi antar pengurus. (zas)
